Pendirian Pt » Akta Pendirian Pt » Akta Pendirian Pt • Biro Biar Usaha Jasa Ipak

REPOT !? INGIN TERIMA BERES ?! HUB 081219683506 (Legal, Handal, Terpercaya, dan Biaya Masuk Akal) jasa pendirian PT Jogja

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu perikatan, sehingga pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan sang 2 orang atau lebih. Perikatan itu dilakukan menggunakan cara pembuatan Akta Pendirian menggunakan sebuah akta. Akta Pendirian PT merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang berisi fakta tentang bukti diri & konvensi jasa pengurusan PT Jogja para pihak buat mendirikan Perseroan Terbatas bersama Anggaran Dasarnya. Untuk memperoleh status Badan Hukum, sebuah Perseroan Terbatas wajibmemperoleh pengesahan berdasarkan Menteri jasa pembuatan PT Jogja – Menteri Hukum & HAM RI. Dalam Akta Pendirian, setiap pendiri harus merogoh bagian saham pada saat pendiriannya.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT), Akta Pendirian memuat “Anggaran Dasar” dan “fakta lain” yg berkaitan dengan pendirian Perseroan. Anggaran Dasar merupakan deskripsi tentang Perseroan, yg sekurang-kurangnya memuat tentang:

Nama dan tempat kedudukan Perseroan.

Maksud, tujuan, & aktivitas usaha Perseroan.

Jangka saat berdirinya Perseroan.

Besarnya kapital dasar, modal ditempatkan, & kapital disetor.

Jumlah saham, klasifikasi saham & jumlah tiap klasifikasinya (jika ada), hak-hak yg melekat dalam saham, serta nilai nominal setiap saham.

Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penetapan loka dan rapikan cara penyelenggaraan RUPS.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Tata cara penggunaan keuntungan dan pembagian dividen.

Ketentuan diatas adalah keterangan minimal yg wajibdicantumkan dalam Anggaran Dasar. Selain ketentuan tadi, Anggaran Dasar pula bisa memuat ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan UU PT. Selain Anggaran Dasar, Akta Pendirian juga dapat memuat warta lain yg berupa identitas para Pendiri, Direksi, Dewan Komisaris, & para Pemegang Saham. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri datang sendiri menghadap Notaris, atau mampu jua diwakili sang orang lain dengan surat kuasa.

Sebelum para Pendiri mengajukan permohonan ratifikasi Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, terlebih dahulu para Pendiri mengajukan persetujuan nama Perseroan Terbatas kepada Menteri. Nama Perseroan Terbatas merupakan “nama diri” Perseroan yang bersangkutan layaknya nama seorang menjadi subyek hukum. Sebuah nama Perseroan harus didahului menggunakan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Untuk Perseroan Terbatas Terbuka, selain didahului menggunakan frase “PT” pada bagian akhir nama Perseroan pula wajibditambah istilah singkatan “Tbk”. Menurut UU biaya jasa pendirian PT Jogja PT, Perseroan Terbatas tidak boleh menggunakan nama yang:

Telah digunakan sang Perseroan lain, atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama Perseroan.

Sama atau mirip dengan merek populer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Merek – kecuali menerima biarmenurut pemiliknya.

Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sama atau seperti atau bisa menaruh kesan adanya kaitan antara Perseroan dengan nama lembaga negara, forum pemerintah, atau forum internasional – kecuali mendapat biarberdasarkan yang bersangkutan.

Tidak sinkron menggunakan maksud & tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, atau hanya menampakan maksud dan tujuan saja tanpa nama diri.

Hanya merupakan nama suatu tempat.

Ditambah istilah atau singkatan kata yg memiliki arti menjadi perseroan terbatas, badan aturan atau komplotan perdata.

Terdiri atas nomoratau rangkaian nomor , alfabetatau rangkaian alfabet , yang tidak membangun kata.

Setelah para Pendiri menentukan nama Perseroan Terbatas berdasarkan kriteria yang telah dipengaruhi, selanjutnya para Pendiri mengajukan permohonan nama Perseroan tersebut kepada Menteri untuk menerima persertujuan nama Perseroan Terbatas. Pengajuan nama Perseroan Terbatas itu dilakukan sendiri oleh Pendiri, atau apabila Pendiri nir melakukannya sendiri, Pendiri hanya bisa diwakili sang Notaris dari surat kuasa.

Permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan sebagai Badan Hukum, atau mampu jua dilakukan lebih dahulu secara terpisah. Persetujuan tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas yg diajukan lebih dahulu berdasarkan permohonan ratifikasi Badan Hukumnya diberikan dalam jangka ketika paling usang 15  hari sesudah permohonan itu diterima oleh Menteri. Dalam hal permohonan itu ditolak, penolakannya wajibdiberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya adalah, pula pada jangka saat 15 hari sejak pengajuan permohonan.

Dalam hal permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas disetujui, Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan Perseroan sebagai Badan Hukum pada jangka ketika paling lama60  hari sejak tanggal persetujuan tadi. apabila permohonan ratifikasi sebagai Badan Hukum nir diajukan pada jangka ketika 60 hari, maka persetujuan pemakaian nama Perseroan yang diberikan sebagai batal.

Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Setelah Nama Perseroan Terbatas disetujui sang Menteri, selanjutnya para Pendiri mengajukan permohonan pada Menteri buat memperoleh Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Permohonan itu diajukan secara elektronik melalui jasa teknologi kabar sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum), menggunakan mengisi formast isian yg sudah ditentukan. Format isian itu memuat sekurang-kurangnya:

Nama dan tempat kedudukan Perseroan.

Jangka waktu berdirinya Perseroan.

Maksud & tujuan dan kegiatan bisnis Perseroan.

Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, & modal disetor.

Alamat lengkap Perseroan.

Permohonan tersebut harus diajukan pada Menteri dalam jangka ketika paling lambat 60 hari terhitung sejak lepas Akta Pendirian ditandatangani – dan dilengkapi dengan warta tentang dokumen pendukung. Jika permohonan itu tidak diajukan dalam jangka saat tadi maka Akta Pendirian Perseroan menjadi batal sejak lewatnya jangka ketika. Dengan lewatnya jangka waktu tersebut, Perseroan yang belum memperoleh status badan aturan itu bubar secara aturan dan pemberesannya dilakukan sendiri sang para Pendiri.

Jika format isian dan dokumen pendukung pada permohonan itu telah sesuai menggunakan jangka waktunya dan nir bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan, Menteri eksklusif menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yg diajukan. Pernyataan itu disampaikan secara elektronik. Sebaliknya, bila tidak sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri eksklusif memberitahukan penolakan beserta karena itu pada Pemohon, jua penyampaian itu dilakukan secara elektro.

Dalam jangka waktu paling lama30 hari semenjak lepas pernyataan nir keberatan dari Menteri, Pendiri wajibmembicarakan secara fisik surat permohonan bersama dokumen pendukungnya. Sebailknya, jika jangka ketika itu sudah lewat & Pendiri tidak menyerahkan surat permohonan & dokumen pendukungnya, Menteri eksklusif memberitahukan hal tersebut secara elektronika dan pernyataan nir keberatannya menjadi gugur – Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.01.01.Tahun 2001. Dokumen pendukung itu mencakup:

Salinan Akta Pendirian Perseroan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan.

Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam TambahanBerita Negara Republik Indonesia menurut tempat kerja Percetakan Negara Republik Indonesia.

Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bukti Setoran Modal menurut Bank.

Jika ketentuan-ketentuan diatas  sudah terpenuhi, selanjutnya Menteri dalam jangka saat 14 hari akan menerbitkan Surat Keputusan tentang ratifikasi Perseroan menjadi Badan Hukum.

Perbuatan Hukum Sebelum Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Adakalanya sebelum Perseroan Terbatas didirikan (sebelum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum), para Pendiri melakukan perbuatan-perbuatan aturan pendahuluan dengan maksud mengikat Perseroan. Misalnya, melakukan penyetoran kapital atau menciptakan perjanjian menggunakan pihak lain atas nama Perseroan. Perbuatan-perbuatan tadi bisa mengikat Perseroan jika disetujui oleh para Pendiri atau RUPS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.